SUMENEP, Linkking – Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Sumenep menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dalam bidang pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial. Salah satu indikator kunci yang mencerminkan kemajuan tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus mengalami peningkatan.
Jika melihat data terbaru, IPM Sumenep naik dari angka 67,74 persen pada tahun 2021 menjadi 69,78 persen pada tahun 2025. Lonjakan ini mencerminkan adanya perbaikan yang cukup signifikan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga taraf hidup masyarakat.
Tak hanya itu, penurunan angka kemiskinan juga menjadi catatan positif lainnya. Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin berada di angka 19,22 persen, namun pada tahun 2024 berhasil ditekan hingga menyentuh 17,78 persen. Meskipun angka ini belum ideal, namun arah kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah tampaknya mulai menunjukkan hasil.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, Arif Firmanto, dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar pada Jumat (28/3/2025) menyampaikan optimisme sekaligus pengingat.
“Meskipun kemiskinan terus berkurang, kita tetap perlu berupaya keras untuk mengurangi jumlah tersebut lebih lanjut,” ujarnya.
Komentar tersebut menggambarkan bahwa tantangan pembangunan belum selesai. Bahkan, saat progres tampak menjanjikan, pemerintah tetap dituntut untuk tidak lengah.
Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang juga dirangkaikan dengan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2025-2029, menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan jangka pendek dan menengah.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menekankan bahwa forum seperti Musrenbang harus dimaknai lebih dari sekadar rutinitas tahunan.
“Ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan wadah untuk kita merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Pernyataan Bupati ini seolah menegaskan bahwa setiap kebijakan harus lahir dari proses yang partisipatif dan berakar dari kebutuhan riil warga. Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya implementasi yang konkret.
“Jangan sampai rencana pembangunan hanya menjadi dokumen indah di atas kertas,” ucapnya.
Dalam pertemuan tersebut, Arif Firmanto juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menerima total 1.845 usulan: 912 usulan masyarakat yang masuk melalui sistem SIPD RI dan 933 lainnya berasal dari Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Seluruh usulan tersebut kini tengah dievaluasi guna memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang akan direncanakan benar-benar memiliki dampak positif yang nyata bagi masyarakat.
Kemajuan IPM dan penurunan angka kemiskinan di Sumenep memang layak diapresiasi. Namun, seperti disampaikan para pemangku kebijakan, perjalanan menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan masih panjang.
Partisipasi masyarakat, efektivitas implementasi program, serta konsistensi dalam kebijakan menjadi faktor penting agar capaian positif ini tidak berhenti sebagai angka statistik semata, tetapi benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan warga.
Ke depan, harapannya bukan hanya IPM yang meningkat dan kemiskinan yang berkurang, tetapi juga kualitas hidup yang lebih merata dan akses yang adil terhadap pelayanan dasar di seluruh penjuru Kabupaten Sumenep.***
Penulis : Amin Bashiri
Editor : Zaza
Sumber Berita: Linkking.id
