SUMENEP, Linkking– Dalam sebuah diskusi yang bertajuk “Indonesia Gelap Tanpa Ijazah: Tanpa Kepastian Hukum & Ekonomi”, berbagai permasalahan mendasar di negeri ini kembali disorot.
Acara yang berlangsung di Resto Ayam Brewok Sakera, Sumenep, pada Rabu (26/3/2025), menghadirkan advokat ternama Azam Khan sebagai narasumber utama.
Diskusi ini menyoroti bagaimana sistem pendidikan, hukum, dan ekonomi di Indonesia masih belum sepenuhnya berpihak pada rakyat kecil. Pendidikan yang berbasis sertifikasi, hukum yang tumpul ke atas, serta ekonomi yang lebih menguntungkan korporasi besar menjadi permasalahan utama yang membuat rakyat semakin terpinggirkan.
Salah satu isu yang paling disorot dalam diskusi ini adalah ketergantungan sistem ketenagakerjaan terhadap ijazah. Menurut Azam Khan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak individu berbakat dan berpengalaman justru tersingkir hanya karena mereka tidak memiliki dokumen formal yang dianggap sebagai syarat utama dalam dunia kerja.
“Negara seharusnya lebih menghargai kompetensi daripada sekadar selembar kertas bernama ijazah. Sayangnya, banyak orang berbakat harus menghadapi kesulitan hanya karena mereka tidak memiliki sertifikasi akademik,” ujar Azam Khan.
Ia juga menambahkan bahwa sistem pendidikan Indonesia lebih menitikberatkan pada sertifikasi daripada kualitas pembelajaran. Akibatnya, mereka yang memiliki keterampilan mumpuni tetapi tidak memiliki ijazah formal sering kali dipandang sebelah mata dan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak.
Selain pendidikan, diskusi ini juga membahas ketimpangan dalam sistem hukum. Menurut Azam Khan, hukum di Indonesia masih sering digunakan sebagai alat untuk melindungi kepentingan para penguasa dan pemilik modal, sementara rakyat kecil kerap kali menjadi korban dari ketidakadilan.
“Hukum di negeri ini seharusnya menjadi pelindung bagi rakyat, bukan justru menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan segelintir orang. Namun, kita sering melihat hukum yang tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas,” tegasnya.
Fenomena ini membuat masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum yang seharusnya menjamin keadilan bagi semua orang, tanpa memandang status sosial atau ekonomi.
Di sektor ekonomi, kebijakan pemerintah dinilai lebih menguntungkan korporasi besar dibandingkan usaha kecil dan menengah (UKM). Hal ini semakin memperlebar jurang kesenjangan sosial dan ekonomi, di mana rakyat kecil semakin sulit mendapatkan akses untuk berkembang.
Menurut Azam Khan, jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin masyarakat akan semakin sulit untuk bangkit dari kemiskinan dan keterpurukan ekonomi.
Diskusi ini menggarisbawahi satu pertanyaan besar: apakah rakyat benar-benar menjadi pemilik negeri ini, atau hanya menjadi penerima janji-janji politik yang tak kunjung terwujud?
Azam Khan menegaskan bahwa pemerintah harus segera melakukan reformasi di tiga sektor utama ini—pendidikan, hukum, dan ekonomi—agar keadilan sosial benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Acara ini kemudian diakhiri dengan sesi buka puasa bersama, menciptakan suasana keakraban di antara para peserta yang hadir. Namun, satu hal yang tetap menggantung dalam benak semua orang yang hadir: kapan janji-janji perubahan akan benar-benar terwujud?***
Penulis : Mien
Editor : Zaza
Sumber Berita: Linkking.id
