NASIONAL, Linkking.id – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menginstruksikan agar seluruh situs dan akun media sosial milik instansi pemerintahan yang tidak aktif segera ditutup.
Langkah ini bertujuan untuk mencegah potensi penyusupan oleh pelaku serangan siber maupun promosi judi online (judol).
“Rekan-rekan biro humas pemerintahan yang kami ketahui mengelola situs dan akun media sosial di tingkat pusat maupun daerah, harus memastikan tidak ada akun yang dibiarkan tidak aktif. Jika ada yang tidak digunakan, lebih baik ditutup saja,” ujar Meutya dalam acara Pelatihan Humas Pemerintah di Pusdiklat Komdigi, Jakarta Barat, Rabu (26/2/2025), dilansir Linkking dari CNN Indonesia.
Ia menegaskan, bahwa akun atau situs yang tidak dikelola dengan baik justru berisiko menjadi celah bagi pihak tak bertanggung jawab.
“Jangan sampai ada akun pemerintahan yang dibiarkan begitu saja tanpa pengelolaan yang baik, karena ini bisa menimbulkan masalah baru,” tambahnya.
Potensi Serangan Siber dan Penyusupan Judi Online
Menurut Meutya, situs atau akun yang jarang diperbarui memiliki risiko lebih tinggi untuk menjadi sasaran serangan phishing hingga penyusupan konten judi online.
“Jika tidak ada pembaruan atau informasi yang disampaikan, mohon maaf, situs tersebut bisa lebih rentan terhadap serangan, bahkan berisiko disusupi oleh phising dan situs judi online,” jelasnya.
Ia menekankan, bahwa situs pemerintahan sering menjadi target utama serangan semacam ini. Oleh karena itu, Meutya mengimbau agar semua aset komunikasi digital milik kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah dikelola dengan baik untuk menghindari ancaman tersebut.
Situs Pemerintahan Sering Jadi Target Peretasan
Serangan terhadap situs dan akun media sosial instansi pemerintah bukanlah hal baru. Pada 2023, banyak situs resmi diretas dan dimanfaatkan untuk promosi judi online.
Kasus ini terjadi di berbagai tingkat pemerintahan, dari daerah hingga pusat. Salah satu yang terdampak adalah portal Satudata Pertanian.
Data dari Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) mencatat bahwa pada 2022, sebanyak 291 situs terindikasi digunakan sebagai halaman promosi judi online.
Dari jumlah tersebut, 68 situs milik perguruan tinggi, 38 situs sekolah, dan 30 situs pemerintah menjadi korban.
Teknik Mirroring dalam Penyusupan Judi Online
Direktur lembaga riset siber CISSReC, Pratama Persadha, menjelaskan bahwa pelaku penyusupan judi online kerap menggunakan metode mirroring.
Teknik ini memungkinkan mereka untuk menyalin atau membuat situs serupa di dalam sistem milik perguruan tinggi maupun pemerintah.
Menurut Pratama, ada dua alasan utama mengapa operator situs judi online melakukan hal ini.
“Pertama, sebagai langkah antisipasi jika situs utama mereka ditutup atau diblokir. Kedua, mereka memilih menumpang di situs pemerintah dan pendidikan karena sistem keamanannya jarang diperiksa,” ungkapnya.
Dengan meningkatnya ancaman siber dan maraknya penyusupan situs judi online, pengelolaan yang lebih ketat terhadap situs dan akun media sosial pemerintah menjadi langkah krusial untuk melindungi keamanan digital negara.***
Penulis : Al
Editor : Zaza
Sumber Berita: CNN Indonesia
