SUMENEP, Linkking.id – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep menggandeng tim dari Universitas Brawijaya (UB) Malang dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025-2029. Sosialisasi terkait penyusunan dokumen tersebut berlangsung pada Jumat, 24 Januari 2025, di ruang rapat Trunojoyo, Kantor Bappeda Sumenep, mulai pukul 08.00 hingga 11.15 WIB.
Kegiatan ini melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki peran dalam upaya pengentasan kemiskinan. Beberapa di antaranya adalah Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Pertanian, Diskoperindag, Dinas Sosial P3A, Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan P2KB, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta sejumlah dinas terkait lainnya.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan bahwa RPKD menjadi pedoman utama dalam penanggulangan kemiskinan secara sistematis dan terkoordinasi.
“Dokumen ini akan menjadi acuan strategis dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan selama lima tahun ke depan,” ujarnya dalam sambutan, Jumat (24/1/2025).
Arif menambahkan bahwa RPKD dirancang untuk menganalisis kompleksitas kemiskinan di Sumenep serta merumuskan strategi intervensi yang melibatkan pemerintah pusat, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Kami mendorong kebijakan lintas sektor yang terintegrasi sebagai prioritas utama dalam mengatasi kemiskinan,” tambahnya.
Dalam proses penyusunan dokumen ini, Bappeda Sumenep bekerja sama dengan tim ahli dari Universitas Brawijaya dan perangkat daerah terkait guna memastikan data yang digunakan akurat dan relevan.
Pendekatan lintas sektor dinilai krusial untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Koordinasi antarinstansi menjadi kunci agar implementasi RPKD dapat berjalan efektif dan sinergis,” jelas Arif.
Lebih lanjut, Arif menguraikan bahwa prioritas dalam dokumen RPKD mencakup peningkatan produktivitas ekonomi, peningkatan kualitas hidup masyarakat, jaminan sosial, serta perencanaan ketenagakerjaan yang lebih baik.
Sebagai langkah awal, dilakukan verifikasi data guna menentukan kelompok sasaran utama yang akan menjadi fokus kebijakan.
“Data yang valid sangat penting untuk menyusun strategi yang tepatd an terukur,” pungkasnya.***
