Nasional, Linkking – Pemerintah tengah mendorong lahirnya Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih sebagai langkah strategis untuk memperkuat perekonomian di tingkat desa. Kehadiran koperasi ini diharapkan menjadi pusat layanan ekonomi yang terintegrasi dan mampu mengurangi ketergantungan warga desa terhadap tengkulak, rentenir, hingga jalur distribusi panjang yang sering kali menyebabkan harga barang mahal.
Zulkifli Hasan, Ketua Satgas Percepatan Pembentukan Kopdeskel Merah Putih, menjelaskan bahwa koperasi ini tidak dirancang untuk memonopoli pasar desa. Ia menegaskan bahwa fungsi Kopdeskel justru mirip dengan warung-warung yang sudah lama hadir di tengah masyarakat desa.
“Monopoli tidak akan terjadi karena warung itu ada di mana-mana. Justru dengan adanya Kopdes, harga akan lebih terkendali karena rantai distribusi dipangkas,” kata Zulhas, seperti dikutip dalam program detikSore, Kamis (29/5).
Zulhas menambahkan bahwa Kopdeskel Merah Putih dirancang untuk menjalankan tujuh unit usaha yang meliputi berbagai sektor penting di desa, seperti kios sembako, unit simpan pinjam, klinik kesehatan, apotek, cold storage, dan sistem logistik. Koperasi ini juga dirancang sebagai penyalur LPG 3 kg dan pupuk bersubsidi.
Program ini, menurut Zulhas, merupakan bagian dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan sistem ekonomi desa yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat kecil. Salah satu tujuan utamanya adalah memastikan masyarakat desa memiliki akses yang mudah terhadap layanan kesehatan dan kebutuhan pokok tanpa harus bergantung pada fasilitas di kota.
“Kalau ada orang sakit, cukup ke klinik desa, nggak perlu ke kota. Hasil tani pun bisa langsung dibawa ke koperasi, dan dari koperasi bisa disalurkan ke pasar yang lebih besar. Jalur distribusinya dibuat efisien,” tambah Zulhas.
Tak hanya menjadi pusat distribusi barang, Kopdeskel Merah Putih juga akan menggandeng PT Pos Indonesia dalam menyalurkan bantuan sosial dari pemerintah.
Koperasi ini bahkan dirancang untuk menjadi alternatif lembaga keuangan dengan bunga rendah, guna mencegah maraknya praktik rentenir dan pinjaman online ilegal di pedesaan.
“Kita tidak ingin lagi ada masyarakat yang terjerat pinjol ilegal, atau jadi korban rentenir. Maka koperasi ini juga akan difasilitasi oleh bank-bank seperti BRILink, BSI, atau BNI yang hadir langsung di desa,” tegas Zulhas.
Lebih jauh, kehadiran Kopdeskel Merah Putih juga akan dimanfaatkan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan. Dalam kondisi tertentu, koperasi bisa digunakan untuk melaksanakan operasi pasar jika harga bahan pokok melonjak tinggi.
Melalui pendekatan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi nasional.***
Penulis : Amin Bashiri
Editor : Zaza
Sumber Berita: Linkking.id
