SUMENEP, Linkking – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (BEMSU) pada Kamis (17/4) menjadi sorotan publik.
Mahasiswa menyoroti persoalan ketimpangan data kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial yang dinilai tidak tepat sasaran. Menanggapi hal ini, Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Mulyadi, menyatakan dukungannya terhadap gerakan mahasiswa dan menegaskan bahwa permasalahan ini sejatinya sudah lama menjadi perhatian pihaknya.
Dalam wawancara bersama awak media, Mulyadi menuturkan bahwa dirinya beserta anggota Komisi IV telah lama menyimpan keprihatinan terhadap ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial.
Ia menyebut, banyak kasus di lapangan yang menunjukkan adanya warga yang seharusnya tidak lagi menjadi penerima, namun masih tercatat sebagai penerima aktif.
“Bahkan sebelum mahasiswa turun aksi, kami sudah mendapati laporan-laporan semacam ini. Banyak warga yang sudah meninggal dunia atau sudah tergolong mampu, tapi masih menerima bantuan,” ungkapnya.
Mulyadi menyebut, akar persoalan terletak pada sistem pendataan yang belum berjalan secara objektif dan menyeluruh. Ia menekankan pentingnya evaluasi besar-besaran terhadap mekanisme pendataan serta distribusi bantuan sosial agar tidak terjadi ketimpangan sosial di masyarakat.
“Bukan hanya soal data yang keliru, tapi proses pendataannya yang seringkali tidak melibatkan pendekatan objektif. Ini yang perlu dibenahi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mulyadi menyampaikan bahwa Komisi IV berencana memanggil pihak-pihak terkait seperti Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan (PKH) dan para pendamping sosial untuk meminta penjelasan sekaligus mencari solusi konkret atas persoalan tersebut.
Tak hanya itu, Mulyadi juga menekankan bahwa isu ini telah ia sampaikan dalam berbagai forum resmi, seperti Musrenbangcam, sebagai bentuk komitmen terhadap penanggulangan kemiskinan berbasis data yang akurat.
“Data kemiskinan itu berasal dari desa, naik ke kabupaten, dan disatukan di kementerian. Jadi kalau satu bagian kacau, maka hasil akhirnya pun bermasalah. Ini masalah sistemik,” ujarnya.
Menanggapi kritik soal kurangnya transparansi penerima bantuan di tingkat masyarakat, Mulyadi mengaku belum ada pembahasan teknis mengenai penandaan khusus. Namun ia terbuka terhadap segala bentuk inovasi yang dapat meningkatkan transparansi dan keadilan sosial.
“Selama itu demi keadilan dan bisa diterapkan secara bijak, kami pasti dukung,” ucapnya.
Sebagai bagian dari upaya pembenahan, Mulyadi mengungkapkan bahwa Komisi IV telah menjadwalkan pertemuan dengan Dinas Sosial pasca rapat paripurna. Ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk terjun langsung ke lapangan demi melihat kondisi sebenarnya.
“Kami tidak hanya duduk di balik meja. Pengawasan itu harus nyata, termasuk ikut dalam verifikasi langsung agar hasilnya bisa dipercaya,” tutupnya.*
Penulis : Amin Bashiri
Editor : Zaza
Sumber Berita: Linkking.id
