PENDIDIKAN, Linkking.id – Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, mengungkapkan rasa syukurnya atas keputusan tidak adanya kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa.
Hetifah menegaskan bahwa Komisi X DPR RI akan terus mengawasi berbagai aspek anggaran pendidikan lainnya, termasuk program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah hingga beasiswa bagi dosen.
“Kami sangat mengapresiasi komitmen Mendiktisaintek, Prof. Brian, yang memastikan tidak ada kenaikan UKT. Ini merupakan hasil dari upaya dan permintaan yang diajukan oleh Komisi X DPR RI,” ujar Hetifah kepada media, pada Sabtu (22/2/2025).
Ia menilai langkah yang diambil oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, sudah sejalan dengan aspirasi yang disuarakan oleh Komisi X DPR.
Bahkan, DPR pada periode 2019-2024 sebelumnya telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan sebagai respons terhadap kenaikan UKT bagi mahasiswa baru.
“Berdasarkan rekomendasi dari Panja tersebut, Mendikbud saat itu, Nadiem Makarim, memutuskan untuk menunda kenaikan UKT. Penundaan ini menjadi bukti bahwa pemerintah memperhatikan rekomendasi Panja,” jelasnya.
Meskipun terjadi pergantian menteri, Komisi X DPR tetap berkomitmen dalam mengawasi kebijakan UKT. Dalam perjalanan kebijakan ini, muncul langkah efisiensi anggaran yang bisa berdampak pada penyesuaian biaya UKT di beberapa perguruan tinggi.
“Saat terjadi pergantian menteri ke Prof. Satryo, dan adanya kebijakan efisiensi melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Komisi X DPR RI tetap memprioritaskan kebijakan yang berdampak langsung pada mahasiswa, termasuk menjaga agar UKT tidak mengalami kenaikan. Namun, kita harus memahami bahwa ada faktor yang mempengaruhi UKT, seperti status otonomi perguruan tinggi. Semakin tinggi status otonomi PTN, mulai dari Satuan Kerja (Satker) ke Badan Layanan Umum (BLU) hingga Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH), semakin besar kemungkinan UKT mengalami kenaikan, terutama bagi mahasiswa reguler,” papar Hetifah.
Di sisi lain, ia memberikan apresiasi kepada para rektor yang telah melakukan perhitungan secara matang agar efisiensi anggaran tidak berdampak pada biaya pendidikan mahasiswa.
“Kami menghargai upaya para rektor yang dengan cermat mempertimbangkan kebutuhan kampus mereka, sehingga efisiensi yang dilakukan tidak sampai mempengaruhi UKT,” tuturnya.
Lebih lanjut, Hetifah menegaskan bahwa Komisi X DPR RI tidak hanya fokus pada UKT, tetapi juga berkomitmen untuk memastikan anggaran pendidikan lainnya tetap tersedia tanpa mengalami pemotongan.
“Komitmen kami jelas, tidak hanya terkait UKT, tetapi juga dalam mengawal program pendidikan lain seperti KIP-K, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK), Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB), serta beasiswa untuk dosen dan tenaga kependidikan, baik dalam maupun luar negeri. Alhamdulillah, anggaran untuk program bantuan sosial ini tidak mengalami pemangkasan,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, juga telah menegaskan bahwa tidak akan ada kenaikan biaya UKT bagi mahasiswa.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pertama Mendiktisaintek dengan para Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) serta Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) se-Indonesia.
“Saya meminta kepada seluruh Rektor dan Kepala LLDIKTI untuk menyampaikan kepada mahasiswa bahwa UKT tidak mengalami kenaikan,” ujar Brian, seperti dikutip dari Antara, Jumat (21/2/2025).
Rapat yang berlangsung secara hybrid pada Kamis (20/2) ini juga membahas pentingnya komunikasi terbuka antara pihak rektorat dengan mahasiswa.
Mendiktisaintek meminta para rektor untuk berdialog langsung dengan mahasiswa guna mencegah kesalahpahaman terkait kebijakan UKT.
“Jangan sampai terjadi miskomunikasi. Ini penting agar mahasiswa tidak merasa resah terhadap kebijakan yang ada,” lanjutnya.
Selain itu, Brian juga menegaskan bahwa pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk Program KIP-K. Ia menekankan pentingnya klarifikasi terhadap berbagai isu yang beredar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan mahasiswa.
Dengan demikian, mahasiswa tetap dapat mengakses beasiswa yang tersedia, serta memahami bahwa pemerintah tetap berkomitmen dalam mendukung akses pendidikan tinggi secara luas.***
Penulis : Sauqy Asfras
Editor : Zaza
Sumber Berita: Detikcom
