NASIONAL, Linkking.id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Badan Gizi Nasional (BGN) yang berlangsung beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan yang digelar di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (5/3/2025) tersebut, KPK menyampaikan adanya informasi terkait pengurangan harga makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
“Salah satu hal yang saya sampaikan adalah adanya informasi mengenai potensi penyimpangan dalam harga makanan. Namun, perlu ditegaskan bahwa ini masih sebatas informasi yang belum diverifikasi maupun divalidasi. Karena sifatnya adalah pencegahan, maka kami sampaikan agar dapat segera ditindaklanjuti secara preventif,” ujar Setyo dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/3).
Setyo menjelaskan, bahwa informasi tersebut disampaikan kepada pihak BGN sebagai langkah antisipasi agar masalah ini tidak semakin meluas.
Ia juga menambahkan bahwa Kepala BGN, Dadan Hindayana, menerima masukan tersebut dengan baik.
“Kami tidak ingin masalah ini berkembang hingga menjadi persoalan yang lebih besar dan terjadi di banyak tempat. Oleh karena itu, lebih baik dicegah sejak awal,” kata Setyo.
Menurutnya, KPK juga memberikan peringatan agar distribusi anggaran yang terpusat di BGN tidak mengalami penyimpangan saat sampai ke daerah.
“Kekhawatiran kami adalah ketika dana sudah turun ke daerah, jangan sampai ada pengurangan seperti es batu yang mencair. Kami menerima laporan bahwa ada pengurangan nilai makanan yang seharusnya Rp10.000 tetapi hanya diterima senilai Rp8.000. Hal ini perlu menjadi perhatian serius karena berpengaruh terhadap kualitas makanan yang diterima,” jelasnya dalam keterangan tertulis.
Lebih lanjut, Setyo menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan dalam pelaksanaan program.
Ia juga mendorong keterlibatan masyarakat serta pemanfaatan teknologi untuk mengawasi penggunaan anggaran.
“Transparansi menjadi kunci utama. Peran serta masyarakat, termasuk NGO independen, sangat dibutuhkan dalam mengawasi penggunaan anggaran. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi juga bisa membantu dalam mewujudkan transparansi dan efisiensi, serta mencegah potensi penyimpangan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana, sebelumnya telah mendatangi Gedung KPK bersama jajarannya untuk meminta masukan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Dadan menjelaskan bahwa program tersebut memiliki anggaran yang besar dan cakupan yang luas, sehingga diperlukan bimbingan dari berbagai pihak, termasuk KPK.
“Sebagaimana diketahui, program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program utama dengan anggaran yang cukup besar dan pelaksanaan yang sangat masif. Oleh karena itu, kami memerlukan pendampingan dari berbagai pihak, termasuk KPK,” ujar Dadan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/3).
Dalam pertemuan tersebut, pihaknya mendapatkan arahan terkait pentingnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Kami mendapatkan pengarahan agar tata kelola keuangan lebih transparan serta melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya. Kami juga disarankan untuk memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan transparansi, efisiensi, serta mencegah potensi penyimpangan,” tandasnya.***
Penulis : Arza Efendi
Editor : Zaza
Sumber Berita: Detikcom
