POLITIK, Linkking.id – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan arahan kepada kepala daerah dari partainya untuk menunda keikutsertaan mereka dalam retret yang diselenggarakan di Magelang, Jawa Tengah.
Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai bahwa keputusan tersebut merupakan bentuk reaksi atas penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya melihat ini sebagai wujud ekspresi kemarahan setelah Hasto ditahan oleh KPK. Publik pun menangkap sinyal tersebut dengan jelas. Praktis, setelah Hasto ditahan, dinamika politik PDIP berubah drastis. Sebelumnya, Megawati memiliki hubungan yang cukup baik dengan Prabowo Subianto, bahkan keduanya memiliki sejarah pertemanan yang cukup panjang,” ujar Adi Prayitno kepada wartawan pada Sabtu (22/2/2025), dilansir Linkking dari Detikcom.
Menurut Adi, sebenarnya banyak kepala daerah dari PDIP yang sangat ingin berpartisipasi dalam retret tersebut. Bahkan, puluhan kepala daerah sudah berada di sekitar Magelang untuk bersiap mengikuti kegiatan itu.
“Kalau kita lihat ekspresi wajah para kepala daerah dari PDIP, tampaknya mereka sangat ingin mengikuti retret. Namun, karena ada instruksi dari partai yang meminta mereka untuk menunda keikutsertaan, mereka akhirnya hanya menunggu di sekitar Magelang. Ada yang berada di Yogyakarta, ada yang sudah sampai di Magelang, dan ada juga yang berada di Semarang karena lokasinya cukup dekat,” kata Adi memaparkan.
Adi juga menilai, bahwa langkah yang diambil PDIP ini menunjukkan adanya aksi boikot sebagai respons atas penahanan Hasto.
Dengan menunda keikutsertaan kadernya dalam retret, PDIP seakan memberikan sinyal ketidaksetujuan terhadap situasi politik yang sedang berlangsung.
“Pasca-penahanan Hasto, hubungan erat antara PDIP dan Gerindra seolah memudar. Apa pun istilahnya menunda atau lainnya ini tetap bisa dilihat sebagai bentuk boikot terhadap retret yang merupakan salah satu program utama pemerintahan Prabowo. Mau tidak mau, retret ini mencerminkan kebijakan politik yang diusung oleh pemerintah saat ini,” tambahnya.
Adi menekankan, bahwa seharusnya PDIP menempuh jalur hukum jika keberatan dengan penahanan Hasto.
Ia berpendapat, bahwa kepala daerah PDIP tetap sebaiknya mengikuti retret dengan tetap berpegang pada peran mereka sebagai pejabat publik, bukan hanya sebagai kader partai.
“Pada prinsipnya, saya melihat retret ini sebagai sesuatu yang penting. Para kepala daerah PDIP seharusnya memahami posisi mereka sebagai pejabat publik, bukan hanya sebagai petugas partai. Jika PDIP merasa tidak terima dengan penahanan Hasto, sebaiknya perlawanan dilakukan melalui jalur hukum, bukan dengan cara memboikot seperti ini,” kata Adi menguraikan.
Hingga saat ini, sebanyak 55 kepala daerah dari PDIP telah berada di Magelang dan masih menunggu arahan lebih lanjut dari DPP PDIP terkait keikutsertaan mereka dalam retret yang diadakan di Akademi Militer Magelang.
“Seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Pram (Pramono Agung), kami semua siap untuk mengikuti retret. Hanya saja, kepastian mengenai kapan kami akan masuk ke dalam masih menunggu keputusan lebih lanjut,” kata Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, dikutip Linkking dari Detikjateng, Minggu (23/2).
Dari 55 kepala daerah tersebut, dua di antaranya adalah gubernur, yakni Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Bali I Wayan Koster, sementara sisanya terdiri dari 53 bupati dan wali kota.
Para kepala daerah tersebut saat ini masih menunggu kepastian mengenai waktu masuk mereka ke dalam arena retret. Hasto Wardoyo menyebut bahwa komunikasi intensif terus berlangsung antara PDIP, pemerintah, dan pihak penyelenggara.
“Karena itu, semuanya tetap berada di sekitar sini. Komunikasi yang dilakukan oleh Mas Pram dengan pemerintah maupun dengan penyelenggara terus berjalan secara intens,” ujarnya.
Instruksi dari Megawati ini dituangkan dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).
Arahan tersebut keluar tak lama setelah Hasto Kristiyanto ditahan KPK terkait kasus buron Harun Masiku.***
Penulis : Lukas Marvey
Editor : Zaza
Sumber Berita: Detikcom
