SUMENEP, Linkking – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, kini tengah menyiapkan arah pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025 hingga 2029.
Proses ini dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep.
Sebagai langkah awal, Pemkab melalui Bappeda telah mulai merancang dokumen Rancangan Awal RPJMD. Salah satu tahapan penting dalam penyusunan dokumen ini adalah konsultasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Timur, yang dilaksanakan pada Kamis, 24 April 2025, di Kota Surabaya.
Konsultasi ini bertujuan memastikan bahwa kebijakan pembangunan Kabupaten Sumenep tetap sejalan dengan arah pembangunan provinsi maupun nasional.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto menekankan pentingnya sinkronisasi lintas wilayah dan antar level pemerintahan dalam proses perencanaan pembangunan. Ia menyatakan bahwa penyusunan Rancangan Awal RPJMD harus mengikuti pedoman regulasi yang berlaku serta memperhatikan keterpaduan program dengan kebijakan strategis pemerintah provinsi dan pusat.
“Penyusunan Rancangan Awal ini mengikuti kaidah regulasi, dan salah satu tahap pentingnya adalah sinkronisasi dengan kebijakan Pemprov serta nasional,” ujar Arif Firmanto pada Sabtu (26 /04)
Dalam draft awal RPJMD tersebut, telah dirumuskan visi dan misi kepala daerah yang diarahkan pada pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis pelayanan publik.
“Visi dan misi yang termuat dalam Ranwal RPJMD telah dirancang untuk sejalan dengan arah pembangunan RPJMD Jawa Timur maupun RPJMN,” sambung Arif
Lebih lanjut, Arif Firmanto menjelaskan bahwa RPJMD Sumenep kali ini menitikberatkan pada sejumlah isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan daerah.
Beberapa di antaranya mencakup penguatan sektor agrikultur dan kelautan—dua sektor unggulan Kabupaten Sumenep—serta peningkatan konektivitas dan infrastruktur transportasi antarwilayah kepulauan yang menjadi tantangan khas wilayah kepulauan.
Selain itu, isu penting lainnya adalah penurunan angka kemiskinan, pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal (ekonomi kerakyatan), serta adaptasi terhadap perubahan iklim melalui program-program yang lebih ramah lingkungan dan berorientasi pada keberlanjutan.
Kegiatan konsultasi tersebut turut dihadiri oleh Sri Mutiatun Sintawati, selaku Pelaksana Tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Evaluasi (Rendalev) Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kolaborasi ini menjadi bukti konkret komitmen kedua belah pihak untuk membangun sinergi yang kuat dalam penyusunan dokumen perencanaan.
Setelah konsultasi ini, Bappeda Sumenep akan melanjutkan proses dengan menggelar forum perangkat daerah. Tujuan forum ini adalah untuk menyelaraskan rencana strategis di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga dokumen RPJMD yang dihasilkan benar-benar representatif dan operasional.
“Langkah selanjutnya adalah menggelar Musrenbang RPJMD, agar seluruh elemen pemangku kepentingan bisa memberikan masukan yang konstruktif,” terang Arif
Sebagai upaya konkret dalam mengawal proses ini, Bappeda Sumenep juga telah membentuk tim teknis lintas sektor. Tim ini bertugas merumuskan dan mengintegrasikan program-program prioritas agar implementasinya bisa terukur dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat Sumenep.
Dengan tahapan yang sistematis serta kolaborasi lintas lembaga, Pemkab Sumenep menunjukkan komitmennya dalam menyusun rencana pembangunan yang tidak hanya realistis dan berkelanjutan, tetapi juga inklusif dan partisipatif. Proses ini diharapkan menjadi fondasi yang kokoh bagi pembangunan Kabupaten Sumenep selama lima tahun ke depan. ***
Penulis : Amin Bashiri
Editor : Zaza
Sumber Berita: Linkking.id
