SUMENEP, Linkking – Polemik seputar kegiatan piket siswa dan pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS) di SDN Parsanga 2, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, terus bergulir. Setelah sebelumnya kepala sekolah mengaku bahwa hal tersebut bukan arahan sekolah, wali kelas 1, Nurul Makrifah (NM), akhirnya memberikan klarifikasi.
Dalam pernyataan resminya kepada media ini, NM menyampaikan bahwa inisiatif melibatkan wali murid dalam kegiatan kebersihan kelas dilakukan secara kolektif dan bukan atas keputusan pribadi.
“Tujuan kami hanya ingin membantu siswa, karena mereka masih kecil dan belum mampu menjaga kebersihan secara maksimal. Saya dan guru kelas 2 sepakat mengajak wali murid untuk ikut terlibat. Hanya satu wali murid yang keberatan, sementara mayoritas mendukung,” ungkap NM, Jumat (26/7).
Terkait penggunaan LKS, NM menekankan bahwa hal tersebut bukan hanya berlaku di kelas yang ia ampu, tetapi merupakan praktik umum yang sudah berjalan lama di sekolah.
“Penggunaan LKS bukan keputusan saya pribadi, melainkan telah berlangsung sejak lama dan mencakup seluruh kelas. Selama ini tidak ada masalah karena sangat membantu siswa dalam memahami materi pelajaran,” ujarnya.
Menanggapi pernyataan Kepala SDN Parsanga 2, Raden Ajeng Poeriyani, dalam laporan sebelumnya yang seolah melempar tanggung jawab kepada wali kelas, NM menyatakan keberatannya.
“Semua yang kami lakukan sudah sesuai arahan dan sepengetahuan kepala sekolah. Kami sebagai wali kelas hanya menjalankan instruksi, bukan mengambil kebijakan sendiri,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa sistem piket yang melibatkan orang tua murid sudah berlangsung dua tahun terakhir. Menurutnya, metode tersebut disepakati bersama dan tidak ada unsur paksaan.
“Kami fleksibel, hanya bagi wali murid yang bersedia. Tidak wajib dan tidak dilakukan setiap hari. Bahkan berlangsung di luar jam pelajaran,” terang NM.
Sementara itu, dalam keterangannya Sabtu (26/7), Kepala SDN Parsanga 2 sebelumnya mengaku terkejut dengan adanya piket yang melibatkan wali murid.
“Waduh, saya malah nggak tahu kalau ada itu. Wali kelasnya terlalu inisiatif. Dia nggak lapor ke saya,” ujar Poeriyani kala itu.
Terkait LKS, ia menyebut hal itu merupakan permintaan dari wali murid sejak lama dan berjanji akan melakukan evaluasi internal.
“Rencana mau saya rapatkan, tapi NM sedang ikut kegiatan dharma wanita suaminya. Guru kelas 3 juga ada acara wali murid di pondok anaknya. Jadi belum sempat rapat,” tambahnya.
Pernyataan kepala sekolah tersebut kini menimbulkan tanda tanya di kalangan publik, terutama setelah munculnya klarifikasi dari NM. Apakah benar pimpinan sekolah tidak mengetahui hal-hal yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun?
Hingga berita ini diterbitkan, pihak redaksi belum memperoleh tanggapan tambahan dari kepala sekolah terkait penjelasan terbaru dari NM.***
Penulis : Amin Bashiri
Editor : Zaza
