SUMENEP, Linkking – Sumenep kembali menjadi sorotan dengan digelarnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, bersamaan dengan Forum Konsultasi Publik guna menyusun Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Acara ini menjadi momen strategis bagi berbagai elemen masyarakat dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan dan kemandirian daerah.
Bertempat di Ruang Rapat Arya Wiraraja, Kantor Bupati Sumenep, forum ini dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, termasuk jajaran Forkopimda, anggota DPRD, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, perwakilan organisasi masyarakat, serta tokoh masyarakat yang turut berpartisipasi dalam memberikan masukan konstruktif demi kemajuan Sumenep.
Dalam sambutannya, Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH., MH, menegaskan bahwa pembangunan daerah harus didasarkan pada prinsip keberlanjutan dan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, serta daerah.
Menurutnya, setiap program harus dirancang secara matang agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung visi besar pembangunan Jawa Timur dan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Bupati Fauzi mengungkapkan lima misi utama yang menjadi pijakan dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan.
Misi tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi berbasis kawasan, penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan berbasis gotong royong, serta pemerataan infrastruktur antara wilayah daratan dan kepulauan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, ST., MT, memaparkan capaian pembangunan dalam lima tahun terakhir. Beberapa indikator menunjukkan tren positif, di antaranya pertumbuhan ekonomi yang mencapai 3,77% pada 2024, penurunan angka pengangguran menjadi 1,69%, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Namun, ia juga mengakui masih adanya tantangan yang harus diatasi, seperti ketimpangan ekonomi, keterbatasan akses layanan publik di wilayah terpencil, serta perlunya optimalisasi sektor ekonomi lokal.
Selain sebagai ajang perencanaan, forum ini juga menjadi wadah aspirasi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menerima 912 usulan dari Musrenbang tingkat desa serta 933 usulan dari Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Beberapa isu strategis yang menjadi sorotan meliputi penguatan infrastruktur dasar, pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta pemberdayaan UMKM dan sektor pertanian agar lebih kompetitif di era globalisasi.
Dengan mengedepankan semangat kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, pemerintah Kabupaten Sumenep optimis bahwa hasil dari Musrenbang dan Forum Konsultasi Publik ini akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Diharapkan, perencanaan yang telah dirumuskan dapat menjadi pondasi kuat bagi Sumenep dalam menghadapi tantangan masa depan dan mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan.**
Penulis : Mien
Editor : Zaza
Sumber Berita: Linkking.id
