SUMENEP, Linkking – Sumenep kembali menjadi pusat perbincangan dengan digelarnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 serta Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Acara ini menandai langkah serius pemerintah dalam menyiapkan strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi daerah.
Bertempat di Ruang Rapat Arya Wiraraja, Kantor Bupati Sumenep, agenda tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, organisasi masyarakat, hingga tokoh masyarakat.
Mereka turut serta memberikan gagasan dan masukan untuk memastikan pembangunan Sumenep lebih tepat sasaran.
Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH., MH, dalam sambutannya menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus mengedepankan keberlanjutan dan selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi serta nasional.
Ia juga menyoroti pentingnya partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha sangat diperlukan agar pembangunan yang dirancang dapat berjalan dengan optimal dan membawa manfaat yang luas,” ujar Bupati Fauzi.
Dalam forum tersebut, Bupati menguraikan lima misi utama yang akan menjadi pijakan pembangunan Kabupaten Sumenep dalam lima tahun ke depan.
Misi tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi berbasis kawasan, penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan berbasis gotong royong, serta pemerataan infrastruktur antara daratan dan kepulauan.
Selain membahas rencana ke depan, forum ini juga menjadi ajang evaluasi capaian pembangunan dalam lima tahun terakhir.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, ST., MT, menyampaikan bahwa Kabupaten Sumenep menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang positif dengan angka 3,77% pada 2024.
Selain itu, tingkat pengangguran berhasil ditekan hingga 1,69%, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan.
Namun, di balik capaian tersebut, tantangan tetap ada. Ketimpangan ekonomi antara wilayah daratan dan kepulauan masih menjadi perhatian utama, begitu pula dengan akses layanan publik yang belum merata di daerah terpencil.
Optimalisasi potensi ekonomi lokal, khususnya sektor pertanian dan perikanan, juga menjadi fokus dalam pembahasan kali ini.
Sebagai bagian dari proses perencanaan yang partisipatif, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menerima 912 usulan dari Musrenbang Desa dan 933 usulan dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Berbagai isu strategis yang mengemuka dalam forum ini meliputi peningkatan infrastruktur dasar, pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta pemberdayaan UMKM agar lebih kompetitif di pasar.
Dengan adanya keterlibatan masyarakat secara langsung, diharapkan kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan warga Sumenep.
Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap aspirasi yang telah disampaikan dalam forum ini.
Musrenbang dan Forum Konsultasi Publik kali ini tidak hanya menjadi wadah diskusi, tetapi juga simbol semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
Dengan komitmen yang kuat dan langkah strategis yang matang, Kabupaten Sumenep optimis dapat berkembang menjadi daerah yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera di masa depan.***
Penulis : Mien
Editor : Zaza
Sumber Berita: Linkking.id
